Dari 5 Permintaan Indonesia, Cuma 1 Yang Dikabulkan Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru saja bertemu pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada hari Senin (4/09) kemarin. Hasilnya, dari lima permintaan yang diajukan Indonesia, Myanmar hanya menyetujui 1 usulan, yaitu izin masuk bantuan internasional ke daerah konflik.

Indonesia, merupakan satu-satunya negara yang bisa masuk dan bertemu langsung dengan Suu Kyi di Myanmar. Negara junta militer ini sedang menghadapi kecaman dunia karena dituding melakukan pembunuhan etnis Muslim Rohingya.

Presiden Jokowi mengutus Menlu Retno untuk membahas Formula 4+1 untuk Rakhine State yang terdiri dari usulan mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Keempat, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Nah, plus satunya itu adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diterapkan oleh Myanmar. Salah satunya, penyaluran bantuan kemanusiaan ke zona merah, di Rakhine State.Sampai kini, baru satu dari lima kehendak pemerintah Indonesia disetujui rezim Suu Kyi. Yaitu, terwujudnya penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Namun, militer Myanmar masih memegang komando penuh dengan memimpin langsung

penyaluran amal, ujar Retno pada hari Selasa (4/09).

Secara teknis, mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN. Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

“Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC,” katanya.

Hasil pertemuan ini juga merespon rekomendasi laporan Kofi Annan. Pemerintah Myanmar akan membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Selain melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri, yaitu Menteri pada Kantor Presiden, National Security Advisor, dan Menteri muda Urusan Luar Negeri.

Pertemuan dengan tiga menteri Myanmar membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar. “Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut,” katanya.

“Situasi keamanan dan pembatasan kunjungan lapangan pemerintah membuat kami tidak dapat memberikan bantuan. PBB berada dalam kontak dekat dengan pihak berwenang,” kata perwakilan PBB, seperti dilansir Sputnik, kemarin.